Tampilkan postingan dengan label SEPUTAR POLITIK KALTIM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SEPUTAR POLITIK KALTIM. Tampilkan semua postingan
 |
| Deklarasi Awang - Mukmin Untuk Kaltim 2013-2018 |
Deklarasi Awang Faroek Ishak dan Mukmin Fasiyal di gelar di Balikpapan pada 15 Nopember 2012. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilgub Kaltim 2013 ini di usung oleh Partai Golkar dan beberapa partai pengusung lainya diantaranya PDS, PBB, Partai Patriot beberapa organisasi sosial, agama dan pergerakan juga turut memberikan dukungan terhadap pasangan ini.
Deklarasi Awang - Mukmin Untuk Kaltim 2013-2018 ini juga dihadiri oleh elit partai Golkar diantaranya dari unsur DPP Golkar Akbar Tanjung selaku Ketua Dewan Pertimbangan dan Agung
Laksono Wakil Ketua umum Golkar, anggota DPR RI Aziz Syamsuddin dan
Hetifah Saifudian. Rombongan tamu dan undangan ini langsung disambut dengan tarian Enggang
terbang dari Kabupaten Malinau.
Dalam deklarasi ini Ketua Panitia Rizal Effendi tampak sibuk mengatur undangan utama sambil
mendampingi dan mempersilakan duduk. Tampak hadir. Kepala daerah yang
dikuasai Golkar seperti bupati PPU, Tarakan, Kukar, Ketua DPRD Bontang
Neni dan mantan Wali Kota Sofyan Hasdam, hadir juga Bupati Nunukan
Basri, pengurus-pengurus partai dan ormas serta kalangan pengusaha.
Meski disambut dengan 4 kali insiden mati lampu, Deklarasi Awang - Mukmin Untuk Kaltim 2013-2018 berjalan lancar.
Deklarasi Awang - Mukmin Untuk Kaltim 2013-2018
DPR = Mesin Pemangkas Uang Rakyat ?
Oleh: Surya
Pandangan miring terhadap apa yang menjadi agenda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),seakan tidak pernah mati. Anggapan dari berbagai elemen Masyarakat ,yang menganggap keberadaan DPR Bagaikan Mesin Pemangkas Uang Rakyat Indonesia. Karena dewasa ini bisa dilihat berbagai agenda yang menjadi kegiatan rutin dari DPR, yang pastinya akan memakan anggaran yang luar biasa Dasyatnya, dan tidak jarang juga terdengar kabar DPR menggunakan anggaran Negara,untuk kepentingan yang kurang bermanfaat untuk Rakyat Indonesia. Sepertinya hal yang demikian sudah tidak asing bagi DPR, karena keberadaan DPR memang sangat dibutuhkan untuk menjadi Wakil dari Masyarakat yang bisa menghabiskan anggaran Negara untuk sesuatu yang tidak penting, apa mungkin ya?
Serta kemungkinan besar setumpuk agenda,untuk menghabiskan uang Negara pun akan disiapakan oleh DPR, akan tetapi DPR pun harus siap dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Pertanyaan besar untuk keberadaan DPR,sebenarnya untuk apa dibangunya DPR kalau hanya menjadi benalu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Untuk 560 anggota DPR,bisa dipastikan tidak semuanya bisa menjadi wakil untuk aspirasi Rakyat Indonesia,akan tetapi fasilitas dan kemewahan semua merasakan tanpa terkecuali.
Sedikit menyimak sebuah artikel yang ditulis di Koran Tempo, bahwa untuk 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menghabiskan anggaran sebesar 151 Milyar setiap tahunya untuk biaya Pulsa. Fantastis dan mencengangkan anggaran yang luar biasa besarnya,belum untuk fasilitas yang lain seperti, biaya rapat, biaya perjalanan, dan biaya yang lain pasti tidak kalah fantastisnya.
Seperti gedung yang akan dibangun untuk DPR,yang memicu Pro dan Kontra karena anggaran yang dibutuhkan tidak main-main besarnya,padahal gedung yang pada saat ini dpergunakan masih kokoh dan kuat. Tetapi DPR punya keyakinan dengan dibangunya gedung baru akan menambah kualitas dan kuantitas untuk anggotanya agar bisa bekerja sesuai dengan keinginan Rakyat Indonesia. Ironis apa yang menjadi agenda DPR untuk saat ini bisa membuat menangis Rakyat Indonesia, pasalnya DPR bisa tertawa dan menikmati segala kemewahan yang didapatkan diatas penderitaan dan kesengsaraan Rakyat Indonesia.
Apakah tidak merasa miris, sebenarya DPR dibentuk untuk bisa menjadi wakil untuk Rakyat Indonesia,bukan untuk menjadi Faktor kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Karena untuk anggota DPR bukanlah orang yang dipilih, melainkan orang yang terpilih dan sangat dipercaya untuk membangun Indonesia menjadi Negara yang makmur dan berkualitas,bukan untuk menghancurkan dan menghabiskan uang Negara. Sepertinya DPR tidak mampu untuk berpikir bahwa masih banyak rakyat Indonesia,yang membutuhkan kelayakan hidup,pendidikan,dan keseimbangan ekonomi. Seakan DPR hanya mampu menjadi Benalu di Negeri yang masih menangis.
Sedikit menyimak sebuah artikel yang ditulis di Koran Tempo, bahwa untuk 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menghabiskan anggaran sebesar 151 Milyar setiap tahunya untuk biaya Pulsa. Fantastis dan mencengangkan anggaran yang luar biasa besarnya,belum untuk fasilitas yang lain seperti, biaya rapat, biaya perjalanan, dan biaya yang lain pasti tidak kalah fantastisnya.
Seperti gedung yang akan dibangun untuk DPR,yang memicu Pro dan Kontra karena anggaran yang dibutuhkan tidak main-main besarnya,padahal gedung yang pada saat ini dpergunakan masih kokoh dan kuat. Tetapi DPR punya keyakinan dengan dibangunya gedung baru akan menambah kualitas dan kuantitas untuk anggotanya agar bisa bekerja sesuai dengan keinginan Rakyat Indonesia. Ironis apa yang menjadi agenda DPR untuk saat ini bisa membuat menangis Rakyat Indonesia, pasalnya DPR bisa tertawa dan menikmati segala kemewahan yang didapatkan diatas penderitaan dan kesengsaraan Rakyat Indonesia.
Apakah tidak merasa miris, sebenarya DPR dibentuk untuk bisa menjadi wakil untuk Rakyat Indonesia,bukan untuk menjadi Faktor kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Karena untuk anggota DPR bukanlah orang yang dipilih, melainkan orang yang terpilih dan sangat dipercaya untuk membangun Indonesia menjadi Negara yang makmur dan berkualitas,bukan untuk menghancurkan dan menghabiskan uang Negara. Sepertinya DPR tidak mampu untuk berpikir bahwa masih banyak rakyat Indonesia,yang membutuhkan kelayakan hidup,pendidikan,dan keseimbangan ekonomi. Seakan DPR hanya mampu menjadi Benalu di Negeri yang masih menangis.
DPR = Mesin Pemangkas Uang Rakyat ?
 |
| Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim 2010 |
Kaltim mendapatkan jatah bagi hasil tertinggi, yakni Rp15 triliun atau 20 persennya.
Pemerintahan di propinsi Kalimantan Timur menjadi propinsi yang paling makmur di Indonesia. Propinsi ini mendapatkan bagian terbesar dibandingkan seluruh propinsi lainnya dalam bentuk dana bagi hasil pajak, sumber daya alam, serta cukai.
Berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009 yang dipublikasikan baru-baru ini, Kaltim menjadi juara sebagai penerima dana bagi hasil terbesar.
Dari total dana bagi hasil sebesar Rp76 triliun yang dibagikan kepada 33 propinsi di Indonesia, Kaltim mendapatkan jatah tertinggi, yakni Rp15 triliun atau 20 persennya. Itu jauh lebih dibandingkan propinsi makmur lainnya, seperti Riau Rp9,8 triliun, Jakarta Rp8,8 triliun atau Sumatera Selatan Rp4,6 triliun.
Jatah yang diperoleh Kaltim tersebut berasal dari dana bagi hasil sumber daya alam Rp12,55 triliun dan dana bagi hasil penerimaan pajak Rp2,5 triliun.
Kaltim bersama 14 kabupaten/kota di propinsi ini mendapatkan berkah bagi hasil tertinggi karena wilayah ini memiliki kekayaan sumber alam yang luar biasa. Itu berupa minyak dan gas, pertambangan umum seperti batu bara dan mineral lainnya, serta hasil hutan dan perikanan.
Bahkan, salah satu kabupaten di Kaltim, yakni Kutai Kartanegara menjadi kabupaten paling tajir di seluruh Indonesia. Bayangkan, wilayah ini menjadi kabupaten yang mendapatkan bagi hasil terbesar dibandingkan ratusan kabupaten lain di Tanah Air.
Kutai Kartanegara menerima dana bagi hasil Rp2,5 triliun yang berasal dari bagian minyak bumi Rp588 miliar, gas bumi Rp1,64 triliun, tambang umum Rp330 miliar, hasil hutan Rp8 miliar dan perikanan Rp143 miliar.
Belasan kabupaten lainnya di Kaltim juga memperoleh bagi hasil di atas rata-rata kabupaten umumnya. Sebagian besar dari pemda kabupaten tersebut memperoleh di atas Rp400 miliar per tahun.
Dari total dana bagi hasil sebesar Rp76 triliun yang dibagikan kepada 33 propinsi di Indonesia, Kaltim mendapatkan jatah tertinggi, yakni Rp15 triliun atau 20 persennya. Itu jauh lebih dibandingkan propinsi makmur lainnya, seperti Riau Rp9,8 triliun, Jakarta Rp8,8 triliun atau Sumatera Selatan Rp4,6 triliun.
Jatah yang diperoleh Kaltim tersebut berasal dari dana bagi hasil sumber daya alam Rp12,55 triliun dan dana bagi hasil penerimaan pajak Rp2,5 triliun.
Kaltim bersama 14 kabupaten/kota di propinsi ini mendapatkan berkah bagi hasil tertinggi karena wilayah ini memiliki kekayaan sumber alam yang luar biasa. Itu berupa minyak dan gas, pertambangan umum seperti batu bara dan mineral lainnya, serta hasil hutan dan perikanan.
Bahkan, salah satu kabupaten di Kaltim, yakni Kutai Kartanegara menjadi kabupaten paling tajir di seluruh Indonesia. Bayangkan, wilayah ini menjadi kabupaten yang mendapatkan bagi hasil terbesar dibandingkan ratusan kabupaten lain di Tanah Air.
Kutai Kartanegara menerima dana bagi hasil Rp2,5 triliun yang berasal dari bagian minyak bumi Rp588 miliar, gas bumi Rp1,64 triliun, tambang umum Rp330 miliar, hasil hutan Rp8 miliar dan perikanan Rp143 miliar.
Belasan kabupaten lainnya di Kaltim juga memperoleh bagi hasil di atas rata-rata kabupaten umumnya. Sebagian besar dari pemda kabupaten tersebut memperoleh di atas Rp400 miliar per tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, prosentase penduduk Kaltim yang berada di bawah garis kemiskinan terbilang sedikit yakni 7,7 persen atau 239 ribuan jiwa. Total jumlah penduduk Kaltim sekitar 3,2 juta jiwa.
Namun, kabar dari Kaltim tak selalu sedap. Meski memiliki kekayaan sumber alam melimpah, propinsi ini justru dikenal tinggi korupsinya. Selain mendapatkan laporan banyak kasus korupsi, Komisi Pemberantas Korupsi juga memenjarakan sejumlah mantan pejabat Kaltim yang menjadi tersangka kasus korupsi.
Sumber: vivanews.com
Namun, kabar dari Kaltim tak selalu sedap. Meski memiliki kekayaan sumber alam melimpah, propinsi ini justru dikenal tinggi korupsinya. Selain mendapatkan laporan banyak kasus korupsi, Komisi Pemberantas Korupsi juga memenjarakan sejumlah mantan pejabat Kaltim yang menjadi tersangka kasus korupsi.
Sumber: vivanews.com
Kaltim, Lebih Makmur Dari Jakarta ?
Jumat, 14 Januari 2011 | 15:56 WITA
 |
| Wakapolda, Gubernur dan Ketua Cabang KPMKT Jakarta Dalam Sebuah Kesempatan |
BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - Mahasiswa Kaltim di Jakarta yang tergabung dalam Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT) mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim segera mewujudkan asrama bagi mahasiswa di Jakarta.
Ketua KPMKT Cabang Jakarta Hasan Al-Banna meminta Pemprov Kaltim dan jajaranya cepat bergerak melakukan kerja mewujudkan Asrama Mahasiswa Kaltim di Jakarta.
"Mahasiswa Kaltim di Jakarta tidak meminta asrama yang super mahal, yang penting bisa direalisasikan tahun ini, " ujar Hasan Al-Banna.
Menurut Alban, kebutuhan akan asrama sangat mendesak mengingat banyaknya teman-teman mahasiswa asal Katim yang menempuh studi di Jakarta. Alasan kuat lainnya adalah mahasiswa membutuhkan tempat berdiskusi, belajar, perpustakaan, serta sarana lainnya yang menunjang kegiatan di luar jam perkuliahan.
"Kaltim itu ladang gula tapi kenapa banyak semut yang tidak merasakan manisnya gula, pemerintah harus memperhatikan betul kebutuhan mahasiswa ini yang berjumlah lebih 600 orang," kata Alban menambahkan.
Sejalan dengan itu pada 22 Januari 2011, mahasiswa Kaltim di Jakarta yang terhimpun dalam KPMKT Jakarta akan mengadakan pelantikan pengurus dan rapat kerja dan berharap besar kepada ayahanda Gubernur dan tokoh-tokoh Kaltim dapat menghadiri acara tersebut dan ini akan menjadi bukti kuat keberadaan mahasiswa Kaltim di Jakarta. (*/son)
sumber: tribunkaltim.co.id
KPMKT Jakarta Minta Pemprov Bangunkan Asrama
“kalau boleh dikatakan saya adalah gubernur pertama yang menyatakan menolak pemilihan gubernur melalui DPRD” ungkap Awang Faroek Ishak yang sontak mengundang tepuk tangan yang meriah peserta seminar pembangunan yang diadakan oleh KPMKT di Kantor Gubernur Jl. Gajah Mada 1 Samarinda 30 Desember 2010.
Pernyataan yang tergolong berani tersebut dilontarkan menyusul pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang menilai pemilihan gubernur cukup lewat DPRD saja, pernyataan yang disesalkan oleh berbagai pihak tersebut menyusul ketidak berdayaan mendagri menahan arus gelombang protes masyarakat dalam menetapkan status keistimewaan jogja, Melengkapi pernyataan sikapnya Awang Faroek menimpali bahwa pemilihan gubernur melalui DPRD merupakan sebuah langkah mundur, system pemilihan yang sudah berlangksung saat ini dinilai memeng perlu terus dibenahi.
Pemilihan Gubernur melalui DPRD memeng sangat rentan dengan penyalah gunaan aspirasi masyarakat, meski pada hakikatnya anggota DPRD itu sendiri adalah bentuk keterwakilan masyarakat di parlemen, tapi apakah ada jaminan para anggota DPRD tersebut akan memilih sesuai dengan pilihan konstituenya ? yang kita saksikan selama ini para anggota parlement tidak sedikit yang menganut system sel pasif dimana setelah terpilih mereka tidak lagi terhubung dengan konstituenya.
Suasana Seminar Pembangungan yang di gagas oleh PP KPMKT dalam rangkaian Munas Ikatan Alumni KPMKT tergolong istimewa karna sangat jarang sekali Gubernur dan Wakil Gubernur menghadiri acara secara bersama, terlebih setelah menyampaikan 10 program pembangunan Pemprov Kaltim gubernur terus menyampaikan beberapa hal termasuk mengapa gubernur pertama yang dipilih secara langsung di kaltim ini belakangan di jadikan tersangka oleh mahkamah agung, kabar buruk tersebut sempat menghiasi sejumlah media, terlepas sari bersalah atau tidaknya namun aroma politisasi pada kasus tersebut sangat dominan, terlebih setelah gubernur menyebut inisial proyek besar yang akhirnya mempermasalahkan Awang Faroek di MA, pernyataan tersebut sempat meminta off record kepada media yang meliput.
Kembali pada penolakan Awang Faroek pada pemilihan gubernur melalui DPRD, Ayah dari Awang Ferdian tersebut juga bercanda “saya kapok, dulu pernah mengikuti pencalonan gubernur melaui DPRD, karna gizi kurang kuat dan dikerjain habis”, para alumni dan peserta menimpali dengan tepuk tangan dan tawa.
(nrdn/kpmkt-jkt)
(nrdn/kpmkt-jkt)
"Suara rakyat suara Tuhan", Awang Faroek Ishak Tolak Pemilihan Gubernur Melaui DPRD
Masih segar dalam ingatan kita berita yang sempat menyulut kemarahan publik pada anggota DPR yang gemar melancong ke luar negri, dengan kedok studi banding anggota DPR yang katanya terhormat itu menghambur-hamburkan uang rakyat.Tidak sedikit, contoh kecilnya kunjungan anggota DPR ke yunani yang diributkan banyak pihak ternyata menghabiskan biaya 1,5 Melliar untuk 8 orang anggota DPR, sebuah ironi Perjalanan yang sudah pasti menghambur-hamburkan uang negara itu didapat melalui pajak yang dibayarkan rakyat. Coba bandingkan dengan anggaran bagi program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang justru didapatkan dari utang atau jika anggaran tersebut di alihkan untuk program kesehatan masyarakat melalui program jamkesmas maka anggaran 1,5 M untuk 8 orang anggota DPR tersebut bisa membiayai 25.000 warga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan terlebih berangkatnya kontigen DPR tersebut bertepatan dengan musibah bencana alam yang menimpa beberapa wilayah di nusantara, belumlah kering rasanya air mata ini untuk saudara-saudara kita di wasior, mentawai dan terakhir di jogja kembali kita harus menangisi tingkah laku miring anggota DPR.
Menjawab kegelisahan publik yang di presentasikan oleh maraknya penolakan dan aksi masyarakat yang mengkritik anggota DPR, salah satu anggota DPD RI Kaltim Awang Ferdian Hidayat turut prihatin hal tersebut disampaikan melalui account facebooknya yang menjadi sarana interaksi anggota DPD RI yang akrab di sapa bang awang dengan masyarakat utamanya konstituen Awang Ferdian di Kaltim, Awang Ferdian nampaknya turut gerah dengan kabar miring yang ditujukan pada anggota DPR yang mangkal di senayan, berikut statmen Awang
ferddian di account facebook pribadinya “Berkenaan dengan maraknya sorotan Publik saat ini tentang anggota Parlemen Indonesia yang bepergian ke Luar Negeri, Alhamdulillah hingga hari ini tidak satu sen pun uang negara yang digunakan untuk membiayai saya ke Luar Negeri” statmen yang kemduian meramaikan wall facebook AFI ini terakhir dari pantauan penulis ada lebih dari 60 komentar dari masyarakat yang menjadi teman di facebook beliau, “benarkah itu Pak?” sebuah pertayaan yang kemudian di jawab oleh Awang Ferdian “Semenjak saya dilantik sebagai anggota DPD-RI hingga hari ini saya mendapatkan tugas 4 kali untuk melakukan Study Banding ke Luar Negeri, akan tetapi saya tidak berangkat karena saya menganggap keberadaan teman-teman yg lain sudah cukup untuk mewakili saya berangkat dlm rangka Study Banding tsb”.
Sikap legislator muda dari Kallimantan Timur yang pernah mengenyam pendidikan di salah satu universitas di jakarta cukup memberikan kebanggan tersendiri bagi kita, utamanya generasi muda kaltim yang krisis akan profil politisi sekligus tokoh muda dan bersahaja, kehadiran beliau di kancah perpolitikan nasional semoga semakin mempertajam kepekaan dan bersuara lantang menyuarakan aspirasi yang menyangkut pada kepentingan masyarakat kaltim yang hingga kini masih tersandera oleh kepentingan absolut, jika perlu sampai ke luar negri bang? (nrdn/kpmkt-jkt)
Awang Ferdian: "Alhamdulillah hingga hari ini tidak satu sen pun uang negara yang digunakan untuk membiayai saya ke Luar Negeri”
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Selasa (31/8/2010), melantik HM Ridwan Suwidi dan HM Mardikansyah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Paser masa jabatan 2010-2015 dalam upacara Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Paser di Gedung Awa Mangkuruku Tanah Grogot.Pelantikan yang juga merupakan tindak lanjut dari surat keputusan Mendagri tentang pengesahan Bupati dan Bupati Paser 2010-2015, setelah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang di menangkan oleh HM Ridwan Suwidi - HM Mardikansyah menyingkirkan tiga pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang juga turut serta dalam Pilkada di Kabupaten Paser.
Ada hal menarik dan sedikit kontraversial dari semua proses Pilkada di kab. Paser ini, mulai dari kasus yang penggunaan ijazah palsu oleh salah satu kubu yang juga memenangkan Pilkada ini, yang sampai hari ini berkasnya sudah di limpahkan di Polda Kaltim, seperti yang pernah di lansir oleh media cetak local Kaltim Pendiri Jaringan Pemantau Independen (JPI) Kabupaten Paser Andi Samudra, Selasa (8/6), menginformasikan bahwa kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon bupati (Cabup) Paser HM Ridwan Suwidi tidak lagi ditangani oleh Polres Paser, tetapi sudah dilimpahkan ke Polda Kaltim.
Kasus yang sebenarnya sangat kita sayangkan ini cukup mencederai nuansa perpolotikan di Kaltim khususnya di Kab. Paser setidaknya memberikan stigma negative akan akuntabelnya proses pilkada tersebut , terlepas dari pembuktian pihak kepolisian dan penegak hukum terkait akan benar atau tidaknya kasus tersebut tapi logika sederhana kita akan mulai berbicara jika tak mungkin kasus ini bisa di pandang sebelah mata mengingat sekumpulan massa sempat menyerang kantor KPU Kab. Paser gara-gara kasus penggunaan ijazah palsu oleh salah satu kandidat yang telah dilantik tersebut bahkan salah saeorang anggota DPRD yang juga adik dari salah satu kandidat sempat dijadikan tersangakan karna diduga memprovokasi massa untuk merusak kantor KPU Kab. Paser.
Pelantikan HM Ridwan Suwidi - HM Mardikansyah oleh Gubernur Kaltim H. Awang Faroek Ishak juga tak kalah uniknya mengingat sang “Raja Kaltim” ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi devistasi saham KPC, meski selama romadhon kasus tersebut mulai meredam tapi sudah barang tentu tidak akan mengurangi proses hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung .
Sebagai harapan masa depan Kaltim kita patut prihatin dan setidaknya bersikap terdahap kondisi perpolitikan dan kasus yang melanda beberapa pejabat tinggi di Kaltim ini, mengingat besarnya kinerja yang diperlukan untuk membangun Kaltim dan sudah barang tentu tersangkutnya para pejabat di kaltim dengan berbagai kasus sudah dapat dipastikan akan menggangu konsentrasi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan di Kaltim apa lagi jika terjadi penundaan realisasi kebijakan strategis untuk masyarakat khususnya pendidikan di Kaltim.
Sampai hari ini masih tersisa satu pertanyaan besar di lubuk hati kita yang terdalam, bahwa apakah ini jawaban dari proses Pilkada yang sudah kita ongkosi sedemikian mahalnya ? (nrdin/?)
Bupati Paser di Lantik Oleh "Tersangka Korupsi" Yang di Lantik Tersangkut Kasus Ijazah Palsu, Inikah Pilkada Bersih ?
Langganan:
Postingan
(
Atom
)