Ibu Kota antara Samarinda-Balikpapan
JAKARTA - Gagasan pemindahan lokasi ibu kota negara terus bergema. Jakarta yang penuh kemacetan dan problem sosial dianggap sudah tidak layak menjadi pusat pemerintah. Para politikus dan sejumlah intelektual mulai menyodorkan kota alternatif tempat presiden dan para menteri mengendalikan pemerintahan.
Ketua DPR Marzuki Alie mendukung Palangkaraya, Kalteng, sebagai ibu kota baru. Dia menilai posisi kota itu bisa menyeimbangkan pembangunan Jawa dan luar Jawa. Sementara, sejumlah ilmuwan yang menyusun Visi Indonesia 2033 lebih memilih ibu kota negara berada di Kaltim. Yakni, membentuk kota baru yang disangga Balikpapan dan Samarinda.
Usul kami mengerucut ke Kaltim," kata Andrinof Chaniago, dosen Fisip UI, yang menjadi ketua tim Visi Indonesia 2033. Di tim ini juga ada ekonom Ahmad Erani Yustika, dosen Unibraw. Rekomendasi yang merupakan hasil riset itu digarap sejak 2008 lalu.
Menurut Andrinof, Kaltim merupakan titik paling cocok untuk membuat keseimbangan pertumbuhan antara wilayah barat dan timur atau Jawa-luar Jawa. Menurut dia, ibu kota negara yang baru harus menggunakan lahan kosong atau betul-betul baru. Bukannya menempel atau mengubah status kota yang sudah ada di Kaltim, seperti Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota itu bisa difungsikan sebagai kota penyangga atau kota pendidikan. "Jadi, ibu kota negara ini benar-benar kota baru," ujarnya.
“Ibu kota itu seharusnya berkonsep modern agar mampu bersaing dengan kota global lain. Jakarta sudah tidak mungkin," kata Andrinof yang juga direktur eksekutif CIRUS Surveyors Group di Jakarta kemarin (1/8).
Jakarta, kata dia, terlanjur amburadul. Problem kemacetan dan tata ruang yang kacau diperparah dengan padatnya jumlah penduduk. Bahkan, ibu kota negara itu kini "dikepung" sekitar 30 juta penduduk yang tersebar di Jabotabek. "Jakarta jelas tetap harus dibenahi. Namun, sebagai ibu kota negara, Jakarta terlanjur susah dibangun menjadi kota yang berperspektif global," kata Andrinof.
Secara umum, lanjut dia, Kalimantan aman dari gempa. Namun, pantai timur memang memiliki kemungkinan ikut merasakan efek gempa dari perairan di sekitar Maluku dan Sulawesi. Karena itu, lokasi ibu kota bukan selatan dari Kaltim. Namun, bisa 100 sampai 150 km dari Samarinda atau Balikpapan ke arah timur.
Andrinof mengakui, sebagian kalangan masih memilih pemindahan ibu kota negara ke Kalteng. Menurut Andrinof, ini lebih sebagai romantisme atas ide Bung Karno. Padahal, tekstur lahan di Kalteng cenderung flat dan gambut, sehingga rawan banjir. Dia mencontohkan Palangkaraya yang sering kebanjiran. "Kota kecil dengan penduduk sekitar 200 ribu itu saja bisa kebanjiran," katanya. Karena itu, Andrinof menegaskan, tekstur lahan lokasi ibu kota sebaiknya memiliki sedikit kemiringan.
Andrinof memperkirakan proses pemindahan ibu kota secara menyeluruh bisa tuntas dalam 10 tahun. Anggarannya sekitar Rp 100 triliun yang dicairkan secara bertahap. "Rp 10 triliun setiap tahun. Dalam lima tahun sudah muncul bentuk lokasi baru ibu kota. Pada tahun ketujuh beberapa fungsinya bisa berjalan dan tahun kesepuluh selesai sepenuhnya," kata Andrinof.
Andrinof menambahkan, DPR dan DPD tidak perlu repot-repot membuat naskah akademik untuk ide pemindahan ibu kota. Naskah visi Indonesia 2033 sudah menuangkan data dan analisis padat setebal 60 halaman. (pri/c2/jpnn/Kaltimpost)
Menurut Andrinof, Kaltim merupakan titik paling cocok untuk membuat keseimbangan pertumbuhan antara wilayah barat dan timur atau Jawa-luar Jawa. Menurut dia, ibu kota negara yang baru harus menggunakan lahan kosong atau betul-betul baru. Bukannya menempel atau mengubah status kota yang sudah ada di Kaltim, seperti Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota itu bisa difungsikan sebagai kota penyangga atau kota pendidikan. "Jadi, ibu kota negara ini benar-benar kota baru," ujarnya.
“Ibu kota itu seharusnya berkonsep modern agar mampu bersaing dengan kota global lain. Jakarta sudah tidak mungkin," kata Andrinof yang juga direktur eksekutif CIRUS Surveyors Group di Jakarta kemarin (1/8).
Jakarta, kata dia, terlanjur amburadul. Problem kemacetan dan tata ruang yang kacau diperparah dengan padatnya jumlah penduduk. Bahkan, ibu kota negara itu kini "dikepung" sekitar 30 juta penduduk yang tersebar di Jabotabek. "Jakarta jelas tetap harus dibenahi. Namun, sebagai ibu kota negara, Jakarta terlanjur susah dibangun menjadi kota yang berperspektif global," kata Andrinof.
Secara umum, lanjut dia, Kalimantan aman dari gempa. Namun, pantai timur memang memiliki kemungkinan ikut merasakan efek gempa dari perairan di sekitar Maluku dan Sulawesi. Karena itu, lokasi ibu kota bukan selatan dari Kaltim. Namun, bisa 100 sampai 150 km dari Samarinda atau Balikpapan ke arah timur.
Andrinof mengakui, sebagian kalangan masih memilih pemindahan ibu kota negara ke Kalteng. Menurut Andrinof, ini lebih sebagai romantisme atas ide Bung Karno. Padahal, tekstur lahan di Kalteng cenderung flat dan gambut, sehingga rawan banjir. Dia mencontohkan Palangkaraya yang sering kebanjiran. "Kota kecil dengan penduduk sekitar 200 ribu itu saja bisa kebanjiran," katanya. Karena itu, Andrinof menegaskan, tekstur lahan lokasi ibu kota sebaiknya memiliki sedikit kemiringan.
Andrinof memperkirakan proses pemindahan ibu kota secara menyeluruh bisa tuntas dalam 10 tahun. Anggarannya sekitar Rp 100 triliun yang dicairkan secara bertahap. "Rp 10 triliun setiap tahun. Dalam lima tahun sudah muncul bentuk lokasi baru ibu kota. Pada tahun ketujuh beberapa fungsinya bisa berjalan dan tahun kesepuluh selesai sepenuhnya," kata Andrinof.
Andrinof menambahkan, DPR dan DPD tidak perlu repot-repot membuat naskah akademik untuk ide pemindahan ibu kota. Naskah visi Indonesia 2033 sudah menuangkan data dan analisis padat setebal 60 halaman. (pri/c2/jpnn/Kaltimpost)
3 komentar :
Silahkan masukkan komentar anda, TIM admin akan segera membalas, dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan anda,
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
mantab
BalasHapusjakarta sudah sumpek banget
keren bro,pindah aj ke kaltim..dibangun dengan arsitek modern dan ramah lingkungan.......
BalasHapusIde ini sebenarnya sudah lama bergulir, namun yg pasti Jakarta memang sudah sangat padat oleh penduduknya, memang ada wancana Ibu kota negara akan dipindah antara Bogor atau Balikpapan. Ada yang mengusulkan sebaiknya diBogor saja, yg mengusulkan ini beralasan agar tidak repot berurusan dgn masalah administrasi dan yg kedua Bogor tidak pernah banjir seperti Jakarta.Kalau menurut saya kalau itu dijadikan alasan sama saja tidak akan mengatasi kemacetan Jakarta. Solusi yang paling cerdas dan tepat adalah Kota Balikpapan.Kenapa Balikpapan yg pertama Kota paling aman, kedua Kota paling bersih, ketiga kota anti banjir. Dan dari segi geografis sangat strategi berada ditengah garis khatulistiwa dan bertetangga dgn Malaysia. Selain itu sudah memiliki bandara Internasional.
BalasHapus